Press Release Duplik (Diskusi Publik) Polemik Pembebasan Napi. Napi Berulah Masyarakat Resah?

Press Release Duplik (Diskusi Publik) Polemik Pembebasan Napi. Napi Berulah Masyarakat Resah?

Press rilis diskusi publik fh upnvj

Situasi akibat pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19), pemerintah mengeluarkan Narapidana (Napi) untuk mencegah penularan Covid-19. Berbagai polemik pun muncul di masyarakat. BEM FH UPNVJ menyelenggarakan diskusi via zoom untuk membahas mengenai kebijakan tersebut.

Kamis, (30/4) lalu, Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (FHUPNVJ) menyelenggarakan Diskusi Publik (Duplik) yang bertajuk “Polemik Pembebasan Napi. Napi Berulah Masyarakat Resah?”. Pada Duplik kali ini menghadirkan tiga pemantik diskusi yakni, Dosen Hukum Pidana FH UPNVJ, Beniharmoni Harefa, Ketua Kampanye dan Jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arip Yogiawan, serta Peneliti Hak Asasi Manusia (HAM) Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar. Duplik kali ini juga dimoderatori oleh Ghatfan Hanif, selaku Staf Kastrat BEM FH UPNVJ.

Beniharmoni Harefa membuka diskusi dengan menjelaskan alasan pembebasan Narapidana (Napi) di tengah pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19). Ia menjelaskan bahwa situasi lapas di Indonesia yang over crowded dan capacity menyebabkan menerapkan penerapan physical distancing di dalam lapas sangat padat, sehingga mengakibatkan mudahnya penularan penyakit.

“Contoh tempat tertutup yang tertular Covid-19 seperti lembaga Pendidikan calon-calon perwira polisi dan asrama bethel,” jelas Beni.

Lebih lanjut, Beni juga menjelaskan sejatinya paradigma hukum pidana yang baru di Indonesia telah meninggalkan pidana yang sifatnya retributive dan menuju pemidanaan yang lebih bersifat korektif, rehabilitatif, dan restorative. Baginya, pidana penjara mengarah pada ultimum remedium atau sebagai obat terakhir. Pemidanaan seperti ini menurutnya tidak efektif dan kedepan memerlukan untuk melakukan revisi peraturan perundang-undangan

Menurutnya, Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 sudah sesuai dengan paradima hukum pidana modern. Meskipun ia juga mengakui masih banyak kelemahan terkait peraturan tersebut.

Menurut Beni, salah satu kelemahannya dari Permenkumham ini terkait tidak optimalnya fungsi pengawasan. Kelemahan itu menurut Beni, meliputi kebijakan dikeluarkan dan diserahkan kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang bertanggung jawab atas Napi yang dikeluarkan yang tercantum dalam Pasal 19.

“Jumlah Bapas ada 71, pembimbing kemasyarakatan hanya 1.222 ribu. Seharusnya melibatkan pemangku kepentingan lainnya untuk mengawasi para Napi seperti Bupati ataupun Camat,” kata Beni saat diskusi berlangsung.

Beni juga menjelaskan, bahwa Napi yang dibebaskan saat pandemi Covid-19 adalah yang dikategorikan dalam pidana umum. Sementara Napi pidana khusus seperti terorisme, narkotika, kejahatan keamanan negara, kejahatan terhadap HAM dan transnasional tak termasuk Napi yang dikeluarkan menuurt Permenkumham ini.

Beni juga mempertanyakan apakah dengan dibebaskannya Napi akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Karena menurutnya, dari jumlah Napi yang dikelarkan sebanyak 38.822 orang, yang berulah Kembali hanya sekitar 27-30 orang.

“Itu hanya sekitar 0,07% dari jumlah yang dibebaskan. Nanti bisa kita simpukan sendiri apakah jumlah tersebut memang menimbulkan keresahan di masyarakat?,” kata Beni.

Terkait Napi yang berulah, Beni juga menegaskan bahwa Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) telah mengatakan bahwa bagi Napi yang telah dibebaskan dan nantinya berulah kembali, akan dikenakan sanksi dan hukuman yang lebih berat.

Senada dengan Beni, Arip Yogiawan menilai, pembebasan Napi yang dianggap meresahkan masyarakat menurutnya hanyalah isu dan framing semata. Menurutnya, potensi kriminalitas bisa menimpa siapa saja, tak hanya menitikberatkan pada Napi semata.

Lebih lanjut, menurut Yogi, situasi masyarakat saat ini adalah wabah Covid-19 yang menjadi pukulan pertamn. Pukulan kedua adalah terkait tentang permasalahan ekonomi yang nantinya akan berdampak pada faktor yang menimbulkan kriminalitas karena sebab kehilangan pekerjaan, usaha susah, bahan makanan sulit.

“Potensi kriminalitas bisa siapa saja bukan hanya menitikberatkan pada Napi,” jelas Yogi.

Yogi juga menjelaskan seharusnya bagi Napi yang dibebaskan ada jaminan untuk diterima masyarakat. Ia juga berpesan agar jangan terlalu cepat menghakimi dan melakukan framing terkait tindakan kriminalitas di tengah pandemi saat ini.

Rivanlee Anandar juga memberikan pandangannya terkait dengan pembebasan Napi di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, data dari KontraS menyebutkan bahwa terdapat 473 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pada 2013 – 2019 kapasitasnya naik cukup signifikan sebesat 160 ribu – 260 ribuan. Lebih lanjut, menurut Rivanlee, sebelum adanya pandemi fasilitas dalam lapas juga belum baik. Data kontras menyebutkan terdapat dua penyakit yang setidaknya menjadi penyebab narapidana di lapas, yakni leptospirosis dan tuberculocis.

Menurut Rivanlee, pemenjaraan tidak selamanya efektif. Menurutnya, jika tindak pidana yang tidak ada kekerasan, dan menimbulkan korban, apakah harus dipidana serta perlu adanya petimbangan hukum.  Selain itu, menurut Rivanlee juga terdapat semangat punishing people dari aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus pidana Indonesia.

“Artinya ada kasus ringan lalu dipenjara. Contohnya kriminalisasi bagi petani karena adanya privatisasi korporasi. Hal hal itu akan menjadi over crowded di lapas,” kata Rivanlee.

Lebih lanjut, Rivanlee mengatakan bahwa kemungkinan untuk mengulangi kejahatan Kembali saat dibebaskan nantinya akan lebih kecil dari data 0.07% dengan syarat risk assessment harus berjalan dengan baik oleh Kemenkumham. Menurutnya Pemerintah juga harus memprioritaskan siapa saja yang harus diberikan asimilasi ketika pandemi Covid-19. Seperti kelompok Napi yang umurnya lebih dari 65 tahun, punya penyakit bawaan, ibu hamil atau sedang memiliki anak, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan kekerasan.

Apakah kebijakan pembebasan Napi sudah menjalankan risk assessment, pengawasan. dan pembinaan terhadap Napi sudah berjalan baik atau malah kebijakan ini menjadi simalakama bagi pemerintah,” kata Rivanlee.

Pelantikan Himpunan Mahasiswa Magister Hukum UPN Veteran Jakarta

Pelantikan Himpunan Mahasiswa Magister Hukum UPN Veteran Jakarta

Pelantikkan pengurus BEM Magister FH UPNVJ

Pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa (HIMA) Magister Hukum UPN Veteran Jakarta dilaksanakan pada tanggal 29 April 2020 secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Acara ini dihadiri oleh : Dekan FH UPNVJ, Wadek I FH UPNVJ, Wadek II FH UPNVJ, Wadek III FH UPNVJ, Kajur Hukum, Sesjur Hukum, Kaprodi Magister Hukum FH UPNVJ, serta pengurus HIMA Magister FH UPNVJ.

Rangkaian acara yang diawali dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan pembacaan  Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta Nomor : 13 /UN61/FH/2020 Tanggal 23 April 2020 tentang Pengangkatan Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta periode Tahun 2020-2024.

Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua HIMA Magister Hukum FH UPNVJ dan Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.

KEP PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA MH 2020

POLEMIK PEMBEBASAN NARAPIDANA DI MASA PANDEMI COVID 19

POLEMIK PEMBEBASAN NARAPIDANA DI MASA PANDEMI COVID 19

Beniharmoni
Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M

Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta

POLEMIK PEMBEBASAN NARAPIDANA DI MASA PANDEMI COVID 19

Salus populi supreme lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Postulat itu memiliki kedalaman makna, bahwa keselamatan rakyat merupakan hal yang terpenting, sehingga hukum (kebijakan) yang diambil haruslah berdasarkan kepentingan rakyat. Hal tersebut menjadi perenungan penting, ketika polemik pembebasan narapidana (napi) terjadi sebagai upaya penanggulangan coronavirus diseases (covid 19). Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan asimilasi dan pembebasan bersyarat terhadap tiga puluh ribu lebih warga binaan.

Polemikpun terjadi, sebagian menilai pembebasan napi ini tidak akan menyelesaikan masalah di masa pandemi covid 19, justru malah pembebasan ini akan menambah masalah baru. Tidak jarang juga napi yang sudah dibebaskan, malah berulah kembali dengan melakukan tindak pidana. Bahkan pembebasan napi diterpa isu tak sedap, segelintir oknum aparat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) melakukan pungutan liar (pungli) pada proses pembebasan para napi. Benarkah pembebasan narapidana demi penanggulangan covid 19?

 

Upaya Preventif

Situasi kepadatan bahkan kelebihan kapasitas (overcapacity), sudah menjadi persoalan klasik menerpa Lapas-lapas di Indonesia. Meskipun diakui bahwa Kemenkumham sedang memperbaiki dan membenahi persoalan tersebut, namun hal ini menjadi alasan utama yang harus dipahami publik, demi mencegah penyebaran covid 19. Meski Lapas tertutup sehingga akses untuk masuknya virus sangat kecil kemungkinan, namun harus diingat bahwa virus tersebut masuk dari berbagai pintu. Semisal pegawai Lapas yang pulang ke rumah, diperjalan dapat saja terkena dan menjadi perantara untuk menularkan pada yang lain.

Menjaga jarak di dalam Lapas menjadi hal yang mustahil, mengingat padatnya para warga binaan. Sehingga apabila satu orang dinyatakan positif covid, dapat dipastikan seluruh warga binaan akan tertular. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa kasus penyebaran covid 19, di suatu lembaga yang tertutup. Penyebaran covid di Asrama STBBI Bethel Petamburan misalnya, berawal dari satu orang positif, maka menularkan pada mahasiswa lainnya. Demikian pula halnya di Lembaga Pendidikan (Lemdik) Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri di Sukabumi. Lebih dari 300 orang siswa Lemdik dinyatakan positif corona, yang awalnya bermula dari satu orang lalu menularkan kepada ratusan siswa yang lain.

Sehingga suatu alasan yang rasional ketika para napi dibebaskan demi mencegah penyebaran covid 19. Meski pembebasan ini tetap memiliki syarat, yakni untuk asimilasi narapidana sudah menjalani setengah dari masa pidananya. Untuk pembebasan bersyarat telah menjalani masa pidananya paling singkat 2/3 dari hukumannya. Hal ini diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020. Pemberian asimilasi dan pembebasan beryarat dilakukan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana umum selain tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan HAM berat, kejahatan transnasional terorganisasi serta warga Negara asing.

 

Pidana Yang Memulihkan

Saat ini memang tidak dapat dimungkiri, bahwa paradigma hukum pidana telah bergeser dari yang semula retributif atau menekankan pada pembalasan, sekarang lebih menekankan pada pendekatan korektif, rehabilitatif dan restoratif. Korektif artinya memberikan koreksi pada pelaku agar menyadari kesalahan yang dilakukan, meminta maaf dan tindak mengulangi kembali kejahatan tersebut. Rehabilitatif lebih kepada memperbaiki pelaku serta restoratif artinya memulihkan kembali ke keadaan semula (restutio in integrum), dimana keadaan sempat terganggu akibat terjadinya kejahatan.

Asimilasi dan pembebasan bersyarat demi penanggulangan covid 19, sebenarnya sejalan dengan paradigma hukum pidana yang baru,  dimana lebih menekankan pada pendekatan korektif, rehabilitatif dan restoratif. Penegasan ini dapat kita lihat dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Pidana penjara menjadi pilihan terakhir dan lebih mengutamakan pidana pengawasan, pidana kerja sosial dan pidana denda sebagai pidana pokok bagi setiap orang yang melakukan kejahatan.

Pemulihan menjadi kunci utama dalam paradigma hukum pidana modern. Hal ini menjadi salah satu alasan bahwa penjara bukan lagi tempat yang harus menjadi pilihan utama ketika seseorang yang melakukan kejahatan. Sayangnya, RUU KUHP masih dalam proses pengesahan di Dewan Perawakilan Rakyat (DPR), sehingga saat ini pidana penjara akan tetap menjadi pilihan primadona aparat penegak hukum, dalam menjatuhkan hukuman bagi orang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Asimilasi dan pembebasan bersyarat ini dapat dikaitkan sebagai pidana yang memulihkan, selain dari dari sisi kemanusiaan mencegah para napi tertular virus corona yang mematikan.

 

Optimalisasi Pengawasan

Meskipun tidak dimungkiri kebijakan membebaskan napi ini memiliki beberapa kelemahan, diantaranya lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap para napi yang menjalani asimilasi dan pembebasan bersyarat. Namun pengawasan ini dapat dibantu dengan menjalin kerjasama dengan para lurah, kepala desa dan aparat kepolisian di daerah-daerah. Kemenkumham melalui kantor wilayah (Kanwil) sebaiknya mengoptimalkan kerjasama dengan para stakeholders (pemangku kepentingan) di daerah, sehingga meminimalisir napi yang dibebaskan mengulang kembali tindak pidananya.

Asimilasi dan pembebasan bersyarat ini juga akan berdampak pada penghematan anggaran dimana pembiayaan kebutuhan napi selama berada dilapas dapat dikurangi. Pembebasan ini juga sejalan dengan paradigma hukum pidana modern yang lebih kepada pendekatan pidana pemulihan. Sehingga dapat ditegaskan bahwa kebijakan pembebasan napi dilakukan demi penanggulangan serta memutus mata rantai penyebaran covid 19, karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Surat Edaran Magang Terstruktur Fakultas Hukum

Surat Edaran Magang Terstruktur Fakultas Hukum

Berdasarkan Kalender Akademik Univeritas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Nomor : 1023/UN61.0/HK.02/2019 tanggal 01 Agustus 2019 tentang Kalender Akademik UPN Veteran Jakarta Tahun Akademik 2019/2020 bersama ini disampaikan pelaksanaan magang selama masa darurat Covid-19 semester genap 2019/2020 sebagai berikut :

  1. Pendaftaran mahasiswa magang melalu : bit.ly/MAGANGFH
    a. Tahap 1 : 23 -30 April 2020
    b. Tahap 2 : 1 – 10 Mei 2020
  2. Penugasan terstruktur disesuaikan dengan pilihan program kekhususuan mahasiswa dan rencana penulisan tugas akhir.
  3. Pembimbing magang wajib memberikan arahan penugasan terstruktur pengganti magang, yang dapat dipilih dalam daftar penugasan magang terstruktur. (Terlampir)
  4. Mekanisme penugasan terstruktur pengganti magang mengikuti pedoman magang terstruktur.
  5. Penilaian terhadap penugasan magang terstruktur dilakukan melalui seminar proposal dan ujian akhir magang terstruktur.
  6. Penguji seminar proposal dan ujian akhir laporan magang terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu :
    a. Penguji 1     :     Dosen sesuai dengan program kekhususuan,
    sekaligus ketua penguji
    b. Penguji 2    :    Dosen pembimbing magang, sekaligus anggota
    penguji
  7. Bagi mahasiswa yang sedang dan akan melaksanakan magang melalui online pada instansi/perusahaan yang dituju dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya.
  8. Apabila masa darurat berakhir (melalui pernyataan resmi dari
    pemerintah), maka kegiatan magang kembali sesuai aturan yang belaku sesuai kurikulumDemikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 

Surat Edaran Magang dan Lampiran

Fakultas Hukum Melaksanakan Ujian Proposal Secara Daring

Fakultas Hukum Melaksanakan Ujian Proposal Secara Daring

Ujian Proposal Secara Daring

Ujian Proposal

Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta melaksanakan ujian proposal skripsi dan tesis secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom Cloud. Pelaksanaan ujian yang dimulai Senin tanggal 06 April 2020. Mahasiswa mempresentasikan hasil penelitian di depan para penguji, setelah itu melakukan tanya jawab. Aktifitas yang dilakukan kurang lebih sama dengan proses ujian di tempat, hanya pada momen kali ini sedikit berbeda karena dilakukan secara daring. Alternatif ini dipilih sebagaimana anjuran pemerintah untuk tetap menjaga jarak dan tidak berkumpul setelah adanya penyebaran virus covid-19 di Indonesia.

Pelaksanaan UTS Jarak Jauh Fakultas Hukum

Pelaksanaan UTS Jarak Jauh Fakultas Hukum

UTS FHUPNVJ

Pelaksanaan UTS (Ujian Tengah Semester) di lingkungan fakultas hukum dilakukan secara online mulai tanggal 30 Maret dengan menggunakan e-learning40 UPN Veteran Jakarta . Penjadwalan UTS mengikuti jadwal mata kuliah seperti biasanya dan ditetapkan oleh dosen pengampu mata kuliah.

Pemberlakuan UTS secara daring sesuai surat edaran rektor yang menetapkan Pembelajaran Jarak Jauh semester genap tahun akademik 2019/2020 berlaku hingga akhir semester pada tanggal 15 Juli 2020.