PKKMB di Lingkungan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta

PKKMB di Lingkungan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta

Pelaksanaan PKKMB di lingkungan fakultas hukum di laksanakan pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2019. Kegiatan hari pertama diawali dengan pembukaan oleh Dekan Fakultas Hukum, kemudian dilanjutkan dengan beberapa sesi acara yang diisi oleh praktisi yang bekerja di bidang hukum sebagai narasumber, diundangnya praktisi hukum diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi mahasiswa baru fakultas hukum. Sesi selanjutnya, pengenalan beberapa dosen dan staf fakultas hukum, persentasi tentang panduan akademik oleh wadek I dan Kaprodi S1, hingga sesi diisi dengan penulisan karya tulis ilmiah oleh dosen fakultas hukum. Setiap sesi diselingi dengan oleh ice break dari panitia.

Hari kedua pelaksanaan PKKMB diawali juga dengan pembukaan, dan dilanjutkan dengan sesi yang diisi oleh dua orang praktisi. Kegiatan selanjutnya yaitu pengenalan organisasi mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum, yaitu Senat Fakultas Hukum, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum, Forum Riset dan Debat Mahasiswa (FRDM), Unit Peradilan Semu (UPS) dan Forum Komunikasi Islam AL HAKIM. Sesi selanjutnya yaitu mahasiswa diajak berkeliling mulai dari pengenalan ruangan-ruangan di lingkungan fakultas hukum hingga ke perpustakaan pusat UPNVJ. Sebelum berkeliling mahasiswa sudah dibagi ke dalam beberapa kelompok, untuk memudahkan dalam mengarahkan.  Setelah itu kegiatan penutupan PKKMB dilingkungan fakultas hukum oleh dekan fakultas hukum.

Kuliah Umum : Laurentius Raymond JR P Sihombing, Ph.D

Kuliah Umum : Laurentius Raymond JR P Sihombing, Ph.D

Beberapa waktu yang lalu Laurentius Raymond JR P Sihombing, Ph.D memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional dengan Tema “KEDAULATAN NEGARA INDONESIA DALAM UDARA DAN ANGKASA”, Raymond Sihombing adalah Pakar Hukum Ruang Angkasa yang saat ini bekerja di Russia sebagai Professor Assistance, Docent and Researcher – Russian Law Academy Under The Russian Federation Ministry of Justice. Berikut adalah ringkasan materi kuliah umum :

 

KEDAULATAN NEGARA INDONESIA DALAM UDARA DAN ANGKASA

(Laurentius Raymond JR P Sihombing, Ph.D)

Pemanfaatan ruang angkasa sebagai bagian dari upaya kemanusiaan untuk menemukan sumber-sumber kehidupan demi kemaslahatan manusia sudah masuk dalam tahap perkembangan yang lebih pesat. Di planet bumi saja sudah terpasang dan bekerja sekitar duapuluh kosmodrom atau yang merupakan komplek peluncuran pesawat ulang-alik atau satelit ke ruang angkasa. Disekeliling planet bumi telah mulai bekerja ribuan satelit buatan manusia, diruang orbit bumi telah mampir kesitu sekitar 500 orang turis yang menandai awal mula turisme atau pariwisata di ruang angkasa. Selain itu, terkait dengan pemanfaatan bulan dan ekspedisi ke ruang angkasa seperti ke planet mars, dapat dikatakan bahwa aktivitas manusia di ruang angkasa menjadi lebih beragam, lebih luas cakupannya dan lebih bervariasi. Dan ini artinya bahwa ketika kita mulai ‘mengarah ke ruang angkasa’, kita akan mulai berhadapan dengan sejumlah pertanyaan yuridis. Misalnya, dimana batas ruang udara dan angkasa? Hukum mana yang berlaku di stasiun orbital? Milik siapa benda-benda langit itu? Bisakah mendirikan suatu negara di bulan? Kalau membeli sebidang tanah lahan di bulan bagaimana? Hukum apa yang berlaku buat penduduk bumi di planet mars? Pertanyaan-pertanyaan ini bahkan sudah dan sedang dikaji oleh para ahli hukum ruang angkasa modern.

Norma hukum internasional yang mengatur aktivitas di kosmos (ruang angkasa) menjadi pusat perhatian setelah penjelajahan pertama ruang diatas bumi oleh manusia. Sudah 50 tahun lebih sejak peluncuran pertama manusia di ruang angkasa yakni Yury Alekseevich Gagarin atau yang terkenal sebagai Yury Gagarin dari Rusia (dulu Uni Soviet), pada tanggal 10 Oktober 1967 mulai berlakulah Perjanjian Internasional Tentang prinsip aktivitas negara-negara untuk penelitian dan pemanfaatan ruang angkasa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya yang disingkat sebagai Perjanjian tentang Ruang Angkasa (Space Treaty tahun 1967). Perjanjian ini merupakan perjanjian antarnegara yang berlaku universal yang sekarang sudah ditandatangani oleh lebih dari 120 negara termasuk diantaranya 2 negara adikuasa yakni AS dan Russia. Didalam perjanjian ini terkandung prinsip-prinsip yang terutama seperti prinsip penggunaan kosmos/ruang angkasa secara damai dan hal menolak penguasaan suatu negara terhadap benda-benda dari ruang angkasa.

Sejarah perkembangan kemajuan peradaban manusia juga ditandai dengan peristiwa pada 1972 dengan mulai berlakunya konvensi tentang pertanggungjawaban terhadap kerugian yang disebabkan oleh benda-benda ruang angkasa. Begitupula berselang 4 tahun, muncul lagi konvensi tentang registrasi obyek yang diluncurkan ke ruang angkasa. 2 perjanjian terakhir ini sangat penting karena keduanya menjadi perwujudan konsep pertanggungjawaban internasional suatu negara atas aktivitas apapun di ruang angkasa yang dilakukan olehnya, oleh perseorangan atau organisasi. Ini memang sangat jarang terjadi ketika negara secara hukum bertanggungjawab bukan hanya pada negara itu sendiri tetapi juga atas orang lain karena biasanya tidak semua peluncuran yang berakhir dengan keberhasilan yang baik.

Arti penting dari seluruh perjanjian yang terkait itu adalah bahwa semuanya merupakan kewajiban bagi seluruh negara yang ikut didalamnya (parties) sebagaimana dalam hukum perjanjian internasional kita mengenal istilah Pacta sunt servanda. Seluruh norma hukum internasional termasuk norma hukum kebiasaan internasional membentuk suatu Hukum Internasional Ruang Angkasa yang adalah salah satu dari bidang hukum terbaru dan termuda.

Terkait dengan perjanjian internasional, dewasa ini, sudah terdapat sejumlah perjanjian internasional yang terkait dengan ruang angkasa seperti misalnya Perjanjian antarpemerintah tentang Stasiun Ruang Angkasa Internasional (International Space Station) tertanggal 29 Januari 1998 antara pemerintah Kanada, negara-negara anggota Badan Ruang Angkasa Eropa, Jepang, Rusia dan Amerika Serikat dan dalam perjanjian juga diselipkan Kodeks  tentang tingkah laku (codes of conduct) bagi para awak yang bekerja di Stasiun Ruang Angkasa Internasional. Sementara terkait dengan hukum dan perundang-undangan nasional, di Indonesia terdapat Undang-undang nomor 16 tahun 2002 tentang pengesahan “Treaty on Principles Governing The Activities Of States In The Exploration and Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies.” Dan Undang-Undang nomor 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan.

 

TENTANG BATAS KEDAULATAN NEGARA

Kedaulatan suatu negara yang juga merupakan kekuasaan negara memiliki karakter secara territorial atau sifat territorial. Ruang udara sama seperti ruang air dan tanah, dibagi menjadi bagian suatu negara yang terletak dibawah kedaulatan suatu negara lain. Dengan kata lain, ruang angkasa ini dalam beberapa tulisan dari para ahli hukum internasional seperti misalnya Gennady Pavlovich Zhukov merupakan teritori internasional yang terbuka dan dapat diakses dan dimanfaatkan untuk kemanusiaan. Sebaliknya juga dapat diartikan bahwa menurut Space Treaty 1967 tiada suatu negara yang dapat mengklaim tentang penguasaan di ruang angkasa.

Menarik bahwa pada tahun 1976 sekelompok negara-negara yang terletak di garis ekuator mencoba membuat pernyataan tentang hak berdaulat mereka di garis geostationer orbit dengan alasan bahwa proyeksi orbit berjalan diatas teritori negara mereka dan bila ditarik oleh garis lurus dari bumi masih masuk ranah kedaulatan dari wilayah udara negara-negara tersebut. Tetapi kemudian muncul pertanyaan, jadi sebenarnya dimanakah berakhirnya wilayah suatu negara dan dimanakah dimulainya wilayah terendah ruang angkasa? Sampai saat ini, pembatasan ruang angkasa dan ruang udara belum diatur secara formal yuridis. Sebagai salah satu sumber hukum ruang angkasa seperti halnya sumber hukum internasional, kebiasaan hukum internasional merupakan petunjuk terhadap jawaban berikut diatas. Secara praktik, terdapat ‘kesepakatan tak tertulis’ bahwa wilayah ruang angkasa adalah ruang diatas 100-110 kilometer diatas permukaan laut terendah. Misalnya, pada ketinggian 100 km pesawat ruang angkasa harus bisa mencapai daerah suborbital untuk dapat memenangkan saat itu sejumlah penghargaan.

Permasalahan mengenai definisi luas kedaulatan negara sampai saat ini sangat aktual dan hangat khususnya terkait dengan aktivitas peluncuran dan pengiriman pesawat ulang alik dan benda-benda teknik seperti satelit dan lain sebagainya. Misalnya saja Federasi Rusia dengan Undang-undang tentang Aktivitas Ruang Angkasanya memberikan ijin bagi sejumlah daftar obyek diruang angkasa milik negara lain dengan syarat peluncuran diatas ruang udara Rusia dengan tujuan pengiriman ke suborbital serta dengan tujuan keberangkatan kembali ke bumi. Dari sudut pandang hukum internasional, terdapat banyak perbedaan mengenai apa yang disebut sebagai benda-benda ruang angkasa kalau menilik ke Perjanjian Ruang Angkasa tahun 1967 (space treaty 1967). Perjanjian ruang angkasa mengisyaratkan bahwa segala benda di ruang angkasa tidak terikat pada satu pun kedaulatan nasional suatu negara.

Kedaulatan suatu negara menurut prinsip dan pengertian wilayah yang diakui secara luas terdiri dari  wilayah seperti udara, laut dan darat. Tetapi kemudian muncul pengertian bahwa suatu wilayah atau obyek yang terletak diluar batas yang ditentukan tersebut seperti misalnya wilayah ekstra (extraterritorial) didalam kompleks diplomatik diluar negeri. Begitu pula dalam konteks hukum ruang angkasa, negara sesuai dengan konvensi hukum internasional yang terkait dengan ruang angkasa atau yang disebut sebagai Konvensi 1967, berhak “memberlakukan yurisdiksi serta control penuh” terhadap seluruh benda-benda dan teknologi yang ada di ruang angkasa seperti misalnya pesawat ulang aliknya. Misalnya saja dalam kabin pesawat “Soyuz”, sesuai dengan pasal 20 Undang-undang tentang ruang angkasa, pimpinan penerbangan berhak mengatur segala pekerjaan dan perihal yang dibutuhkan selama penerbangan ke ruang angkasa. Begitu pula status kewarganegaraan pimpinan penerbangan yang diperbolehkan adalah kewarganegaraan Federasi Rusia. Adapun status Stasiun Ruang Angkasa terdiri dari kumpulan yurisdiksi negara-negara yang memiliki tempat disana.

(untuk kalangan sendiri, dibuat untuk Kuliah Umum di UPN Veteran, Jakarta)

Memahami RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual)

Memahami RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual)

 

Polemik RUU (Rancangan Undang-Undang) PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) menjadi perhatian saat ini. Sebagian pihak menilai RUU PKS pro terhadap perzinahan, lesbian gay biseksual dan transgender (LGBT) dan aborsi. Isi dari RUU PKS ini disebutkan akan melegalkan perzinahan, LGBT dan aborsi. Mungkin, karena didalam RUU PKS mengatur terkait perbuatan yang dilarang adalah yang berupa kekerasan. Sehingga menimbulkan penafsiran bahwa setiap perbuatan yang dilakukan “tanpa paksaan” atau “tanpa kekerasan” termasuk dalam zinah. Benarkah RUU PKS bertujuan untuk melegalkan zinah, LGBT, aborsi atau hal-hal lain yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama.

 

Urgensi RUU PKS

RUU PKS diusulkan sejak tahun 2014 oleh Komnas Perempuan bersama-sama dengan organisasi masyarakat sipil. Hal ini berawal dari semakin meningkatnya kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan tahun 2018 bahwa jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan pada tahun 2017 meningkat sebesar 74% dibanding tahun 2016.

Hal ini disebabkan salah satunya karena keterbatasan pengaturan mengenai kekerasan seksual yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga keterbatasan hal proses peradilannya, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keterbatasan yang dimaksud terkait dengan tindak pidana, pemidanaan, pencegahan, proses penanganan (pemulihan) serta pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

Tindak pidana yang selama ini diatur di dalam KUHP yang terkait dengan kejahatan terhadap kesopanan (dalam lapangan seksuil) diatur dalam Bab XIV KUHP dari pasal 281-pasal 296 KUHP. Akan tetapi jika dilihat lebih teliti maka pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesopanan sebagaimana diatur dalam KUHP hanya dapat diterapkan dalam bentuk kejahatan fisik. KUHP belum mengakomodir perkembangan kejahatan masa kini.

Salah satu contoh kasus terkait dengan belum diakomodirnya kejahatan terhadap kesopanan dalam KUHP yakni kasus Baiq Nuril di Nusa Tenggara Barat. Kasus Nuril berawal dari komunikasi via telepon dengan Muslim, kepala sekolah tempat Nuril menjadi guru honorer. Dalam pembicaraan itu, Muslim sering bercerita tentang hal-hal berbau porno terhadap Nuril. Merasa dilecehkan, Nuril kemudian merekam pembicaraan Muslim. Baiq Nuril kemudian dipidana setelah Muslim melaporkan, bahwa rekaman suara Muslim tersebar. Nuril dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Seharusnya, apa yang dialami Baiq Nuril dapat saja dikategorikan sebagai kekerasan seksual, akan tetapi dalam KUHP belum diakomodir. Kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP lebih kepada kekerasan yang sifatnya kontak fisik. Namun kekerasan yang “tanpa” kontak fisik atau dengan perantaraan media (seperti kasus Nuril) belum diatur. Hal ini menjadi celah, bagi pelaku kekerasan seksual lolos dari jeratan hukum. Oleh sebab itu, kehadiran RUU PKS sesungguhnya memberikan perluasan terhadap tindak pidana yang belum diatur dalam KUHP.

 

Substansi RUU PKS

Dalam Pasal 1 ayat 1 RUU PKS, kekerasan seksual didefenisikan bahwa setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan penting dalam membahas RUU PKS sehingga membedakannya dari KUHP dan Undang-Undang lainnya yang mengatur tentang kekerasan seksual. Catatan itu terkait dengan tindak pidana, pemidanaan, pemulihan, pemantauan dan pencegahan. Dari sisi tindak pidana, maka berdasarkan pasal 11 ayat 2 RUU PKS mengatur, bahwa yang menjadi tindak pidana kekerasan seksual mencakup : a. pelecehan seksual; b. eksploitasi seksual; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan aborsi; e. perkosaan; f. pemaksaan perkawinan; g. pemaksaan pelacuran; h. perbudakan seksual; dan/atau i. penyiksaan seksual.

Pengaturan tentang tindak pidana ini, sebagai perluasan dari tindak pidana dari KUHP, dimana sebelumnya KUHP belum mengatur secara tegas beberapa tindak pidana dimaksud. Selanjutnya perihal pemidanaan, maka ancaman pidana terhadap pelaku lebih dioptimalkan sehingga tidak sama dengan ancaman pidana dalam KUHP.

Hal penting lainnya dalam RUU PKS yakni terkait pemulihan. Bahwa korban selain mendapatkan hak penanganan, perlindungan juga mendapatkan hak pemulihan (Pasal 22 ayat 1 RUU PKS). Pemulihan ini meliputi: fisik, psikologis, ekonomi, sosial dan budaya, ganti kerugian (Pasal 26 RUU PKS). Selain pemulihan, sorotan penting lainnya dalam RUU PKS yakni perihal pemantauan. Pemantauan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Bahkan dalam hal pemantauan dilaksanakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Pasal 81 RUU PKS).

 

Catatan penting lainnya, dalam RUU PKS yakni perihal pencegahan. Pada pasal 6 ayat 1 huruf a RUU PKS diatur bahwa materi penghapusan Kekerasan Seksual dimasukkan sebagai bahan ajar dalam kurikulum, non kurikulum, dan/atau ekstra kurikuler pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi. Hal ini sebagai upaya pencegahan konkrit, yang dilakukan untuk menghindari terjadi kekerasan seksual.

Selain dari sisi hukum pidana materil (memperluas beberapa hal sebagaimana mana yang diatur dalam KUHP), RUU PKS juga mengakomodir beberapa hal yang belum diatur dalam hukum pidana formil (KUHAP). Terobosan lain RUU ini dalam pembuktian yakni keterangan seorang saksi korban disertai dengan satu alat bukti lainnya dianggap cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah; keterangan saksi anak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan saksi/korban lainnya; keterangan orang dengan disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan saksi/korban lainnya sesuai dengan ragam disabilitasnya; dan ketentuan saksi yang disumpah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikecualikan terhadap keterangan korban atau saksi anak dan/atau orang dengan penyandang disabilitas di hadapan pengadilan.

 

RUU PKS Pro Terhadap Perlindungan Korban

Menelaah hakekat dirumuskannya RUU PKS, menegaskan bahwa RUU ini tidak bermaksud melegalkan zinah, LGBT dan aborsi serta hal-hal lainnya yang bertentangan dengan kaidah moral, bahkan agama. Mungkin, karena didalam RUU PKS mengatur terkait perbuatan yang dapat dipidana, adalah perbuatan yang berbentuk kekerasan, sehingga apabila perbuatan dilakukan suka sama suka, lalu ditafsirkan sebagian pihak sebagai “pelegalan” terhadap zinah. Justru RUU PKS semakin mengakomodir berbagai bentuk tindak pidana yang dialami oleh korban yang selama ini belum diatur.

Perihal terkait LGBT, justru di dalam RUU PKS, diatur bahwa tidak hanya pihak yang berlawanan jenis kelamin yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun laki-laki yang melakukan paksaan terhadap laki-laki lain, juga dapat dimintai pertanggungjawaban, sama halnya perempuan dengan perempuan yang melakukan kekerasan seksual maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Perihal aborsi, maka RUU PKS sama sekali tidak melegalkan perihal aborsi. Khusus aborsi sudah diatur dalam KUHP, UU Kesehatan hingga PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Bahkan dalam RUU PKS ada perluasan yakni orang yang memaksa melakukan aborsi dapat dimintai pertanggungjawaban, hal ini memperluas aturan terkait aborsi dalam KUHP.

Memahami RUU PKS secara komprehensif dan membacanya secara utuh, maka akan menegaskan bahwa RUU PKS tidak pro terhadap perzinahan, LBGT dan aborsi, tetapi maksud pembentuk RUU PKS adalah lebih kepada memberikan perlindungan yang optimal terhadap kepentingan korban kekerasan seksual. (Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M)

Seputar : Mata Kuliah Hukum Perlindungan & Peradilan Pidana Anak

Seputar : Mata Kuliah Hukum Perlindungan & Peradilan Pidana Anak

Anak merupakan pihak rentan yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Hukum perlindungan dan peradilan pidana anak, termasuk mata kuliah baru di Fakultas Hukum. Apa itu hukum perlindungan dan peradilan pidana anak. Ada 4 (empat) hal, ketika membahas hukum perlindungan dan peradilan pidana anak. Pertama, defenisi hukum perlindungan dan peradilan pidana anak. Kedua, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Ketiga, ruang lingkup hukum perlindungan dan peradilan pidana anak. Keempat, isu-isu penting terkait hukum perlindungan dan peradilan pidana anak.

Pertama, defenisi hukum perlindungan dan peradilan pidana anak. Hukum perlindungan dan peradilan pidana anak adalah seperangkat aturan yang mengatur perihal kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan perlindungan terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana anak.

Kedua, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Bahwa landasan filosofis terkait dengan pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila. Landasan sosiologis, terkait dengan keadaan sosial ekonomi, serta landasan yuridis yaitu Konvensi Hak Anak (convention on the right of the child) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip-prinsip atau asas-asas dalam perlindungan anak meliputi: hak atas kelangsungan hidup (survival), hak untuk berkembang (development), hak atas perlindungan (protection) dan hak untuk berpartispasi dalam kehidupan masyarakat (participation).

Ketiga, ruang lingkup hukum perlindungan dan peradilan pidana anak. Hukum Perlindungan Anak, menitikberatkan pada anak sebagai korban, dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hukum Peradilan Pidana anak, menitikberatkan pada anak sebagai pelaku, dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Keempat, isu-isu penting dalam hukum perlindungan dan peradilan pidana anak, antara lain diversi dan keadilan restoratif. Kekerasan pada anak/bullying. Perdagangan anak (trafficking) Anak penyalahguna narkotika; Pekerja anak; Anak korban pornografi; Anak yang dilibatkan dalam aksi terorisme. (Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M)