Dr. H. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum: Hukum Sebagai Konsep Regulasi Rawan Disalahgunakan

Dr. H. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum: Hukum Sebagai Konsep Regulasi Rawan Disalahgunakan

Webinar-series-4

“Tidak hanya di Indonesia, bahkan dalam tatanan global hukum belum menemukan wujud genuinitas dan autentisitasnya, yang tampak dalam produk hukum dan penegakannya justru hukum masih merefleksikan konsep regulasi.”

Hal ini disampaikan Dr. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum. saat mengawali diskusi webinar “Kajian Kurikulum: Kurikulum Kampus Merdeka dan Kompetensi Praktikal Sarjana Hukum Era Global” di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Selasa, (9/6/2020).

Dr. Busyro menambahkan bahwa hukum sebagai konsep regulasi sering disalahgunakan oleh kapitalisme global untuk mewujudkan kepentingannya dalam menguasai sebesar-besarnya sumber daya alam.

“Perwujudan hukum sebagai pranata regulasi, diwarnai oleh dan untuk kepentingan the new power of a global capitalism,” ujarnya.

Mengenai kompetensi praktikal serta peluang kerja bagi sarjana hukum, Dr. Busyro memberi masukan kepada Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, agar memasukkan unsur moralitas dan etika dalam penyusunan kurikulum. Ia juga menambahkan adanya simpati dan kepedulian dosen terhadap mahasiswa juga diperlukan agar dapat menciptakan lulusan yang ahli di bidang profesi hukum.

“Sangat perlu untuk memasukkan moralitas dan etika dalam mata kuliah serta kepedulian dosen terhadap mahasiswa agar tidak melahirkan sarjana “tukang”, tetapi sarjana-sarjana yang ahli profesi hukum,” tuturnya.

Sarjana tukang adalah istilah yang disematkan Dr. Busyro kepada oknum-oknum penegak hukum serta ahli hukum yang merusak penegakan hukum. Ironisnya, mereka inilah orang-orang terdepan yang menegakkan secara langsung suatu sistem hukum agar dapat hidup dalam masyarakat.

Webinar-Series-4

Sebagai penutup, mantan ketua KPK itu berharap pembaharuan kurikulum di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta akan menghasilkan sarjana-sarjana yang ahli di bidang hukum serta dapat melakukan perubahan-perubahan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. (AIN)

Kiat Menyusun Kurikulum Kampus Merdeka Menuju Kurikulum Internasional

Kiat Menyusun Kurikulum Kampus Merdeka Menuju Kurikulum Internasional

Webinar-series-3

Dr. Asma Hakimah Ab. Halim mengawali diskusi webinar dengan menyebutkan tiga unsur penting dalam menyusun kurikulum kampus merdeka menuju kurikulum internasional. “Unsur-unsur penyusun ini antara lain analisis situasi yang berasal dari kebijakan dan arahan pemerintah tentang pendidikan tinggi, trend pembangunan sumber daya secara global dan nasional, dan pasar kerja dan kebutuhan industri.” ujar Dr. Asma saat mengisi Webinar di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Senin (08/06/2020).

Webinar Series 3

Salah satu metode pengumpulan informasi untuk penyusunan sebuah kurikulum adalah melalui survei. Hasil survei yang didapat bisa langsung dimasukkan ke kurikulum atau dipakai sebagai program saja tergantung pada kebutuhan mahasiswa dan kesiapan kampus dalam menyediakannya. Di akhir sesi, dosen senior dari Universitas Kebangsaan Malaysia ini menyimpulkan bahwa kurikulum dalam fakultas hukum harus sejalan dengan realita dan kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan aspek teori dan falsafah ilmu pengetahuan secara menyeluruh bagi mahasiswa.

Webinar-Series-3-FHUPNVJ

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini berdampak adanya perubahan di semua bidang kehidupan, termasuk dalam sektor hukum. “Maka kita perlu mempersiapkan mahasiswa kita, termasuk juga dosen untuk dapat menghadapi transformasi tersebut,” tutur Prof. Dr. Hartini Saripan dari UiTM Malaysia ketika melanjutkan materi Webinar.  Mengutip dari Zach Warren, “Masa depan teknologi hukum adalah tentang transformasi, bukan otomasi. Teknologi hukum sejauh ini telah menggeser industri secara bertahap, dekade berikutnya dapat mengubahnya,” imbuhnya.

Prof. Hartini membagi pengalamannya di UiTM bahwa ilmu pengetahuan harus berevolusi, yakni pengetahuan yang mendalam tentang satu bidang, kemampuan berkolaborasi lintas disiplin ilmu, dan pengetahuan mendalam tentang berbagai bidang secara holistik lintas disiplin ilmu. Ia juga menekankan kompetensi inti yang perlu dimiliki oleh mahasiswa adalah, collaboration skills, financial literacy, technological affinity, dan communication skills.

Era educations 5.0 membutuhkan kurikulum yang koheren dan relevan, “cara mengajar dosen perlu menyesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini, meaningful learning experience dimana kita perlu memastikan setiap tujuan pembelajaran bisa tercapai, transformative learning environment, dan memiliki inspiring educators,” tuturnya mengakhiri materi. (AIN)

Penguatan Bahasa dan Literasi Teknologi Informasi Kunci Sukses Bersaing di Era Revolusi 4.0 dan Society 5.0

Penguatan Bahasa dan Literasi Teknologi Informasi Kunci Sukses Bersaing di Era Revolusi 4.0 dan Society 5.0

Webinar-Series-2-1

Pada acara Webinar yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Ketua Badan Legislasi DPR RI Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. menyebut pentingnya penguatan bahasa dan literasi teknologi informasi agar mahasiswa dapat bersaing di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0.

“Selain aspek keilmuan hukum, mahasiswa fakultas hukum harus memiliki kompetensi penguatan bahasa dan literasi teknologi informasi untuk bersaing di era revolusi 4.0 dan society 5.0.” ujar Dr. Supratman saat mengisi Webinar di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Jumat (05/06/2020).

Dr. Supratman menjelaskan kompetensi bahasa yang harus dikuasai mahasiswa fakultas hukum adalah bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan bahasa hukum.

“Sistem hukum Indonesia merupakan warisan sistem hukum Eropa Kontinental dari Belanda. Oleh karena itu, dengan menguasai bahasa Belanda dapat memperkaya khasanah keilmuan hukum Indonesia dengan menggali sumber-sumber ilmu hukum berbahasa Belanda.” Selain itu, “Bahasa Inggris harus dikuasai agar dapat mempelajari tradisi hukum common law,” imbuhnya.

Webinar Series 2 FH UPNVJ

Ditambahkan oleh Dr. Supratman, “produk legislasi seperti undang-undang dapat disusun dengan baik apabila mempunyai kemampuan (ragam) bahasa hukum.”

Hal senada juga disampaikan narasumber berikutnya Wakil Ketua BANI Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCBArb. dan Ketua Bidang Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Taufik, S.H., SpN, M.Kn. Mereka berdua juga berpendapat pentingnya menguasai penguasaan bahasa dan literasi teknologi informasi bagi mahasiswa fakultas hukum.

“Dalam praktik arbitrase internasional sangat mutlak harus menguasai bahasa Inggris, yang tidak menguasai akan kalah dengan sendirinya,” ujar Prof. Huala.

Sementara itu, menurut Taufik, S.H., SpN, M.Kn., sarjana hukum harus mempunyai kemampuan berbicara dan menulis hukum dalam bahasa hukum.

“Sarjana hukum harus mempunyai kemampuan berbicara dan menulis yang baik, satu semester bahasa Indonesia ragam hukum, bahasa baku yang hanya dikenal di dunia hukum,” ujar Taufik.

Kemampuan penguasaan literasi memang mutlak diperlukan bagi dosen dan mahasiswa di era digital dan globalisasi saat ini. Dengan semakin terbukanya akses untuk mendapatkan berbagai jenis informasi ilmiah yang menunjang kegiatan akademis, harus diimbangi pula dengan peningkatan kemampuan untuk menguasai ragam bahasa yang berhubungan erat dengan fakultas hukum.

“Dewasa ini perkembangan IT menjadi satu tantangan setiap negara untuk melihat siapa dia sebenarnya, big data untuk kemudahan mencari karya ilmiah, buku dan informasi ilmiah lain.” ujar Prof. Huala mengakhiri diskusi. (AIN)

Prof. Jimly Asshiddiqie:  Sistem Common Law dan Civil Law saling Bersinergi

Prof. Jimly Asshiddiqie: Sistem Common Law dan Civil Law saling Bersinergi

Webinar-Series-1-FHUPNVJ

Dalam pergaulan dunia, tradisi hukum common law dan civil law saling bersinergi dalam membangun sistem hukum di dunia. Tidak ada satu negara di dunia yang mempraktikkan satu sistem hukum secara murni, tetapi terbuka untuk mempraktikkan tradisi hukum lainnya. Oleh karena itu, sudah saatnya Indonesia tidak hanya berpijak pada tradisi hukum civil law saja, tetapi juga harus terbuka terhadap tradisi hukum common law, termasuk penerapannya di dalam dunia pendidikan juga harus terbuka terhadap tradisi hukum common law.

Hal itu disampaikan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H. saat menjadi pembicara webinar Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Selasa (02/06/2020).

“Dalam praktik belajar mengajar tradisi hukum civil law dapat dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, sedangkan tradisi hukum common law dapat dilakukan dengan mempelajari putusan hakim,”

Di tengah-tengah segmen tanya jawab, Prof. Jimly juga mengusulkan agar memasukkan mata kuliah Hukum Tata Negara Darurat dalam kurikulum Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta sebagai respon terhadap penanganan masa darurat pandemi Covid-19

Sementara itu, Prof. Dr. H. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N. memuji tema kegiatan webinar Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.

“Biasanya perguruan tinggi di tengah masa pandemik Covid-19 menyelenggarakan kegiatan webinar dengan tema-tema yang berhubungan dengan Covid-19, tetapi Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta melaksanakan kegiatan webinar yang tidak melupakan tugas dan tanggung jawabanya terkait menata kurikulum fakultas.”

Prof. Benny juga memberi masukan agar nanti pimpinan fakultas, pimpinan universitas, mahasiswa, alumni, stakeholder terkait dan pengguna jasa (user) duduk bersama dalam menyusun dan membahas kurikulum.

Webinar Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta memilih tema “Kajian Kurikulum: Kompetensi dan Peluang Kerja Sarjana Hukum Memasuki Era Milenial”. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh dosen, rektorat, alumni, stakeholder, pengguna (user), mahasiswa, dan undangan lainnya dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

“Tema ini dipilih agar nanti dalam penyusunan kurikulum, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi hukum secara teoritis dan praktis, berpikir kritis, tanggap dan siap menghadapi tantangan zamannya di era milenial,” ujar Dekan Fakultas Hukum Dr. Abdul Halim, M.Ag.CM.

 

 

Press Rilis Bimtek Online Proses dan Bimbingan Penyusunan Undang-Undang (Legislative Drafting) bagi Profesional Dosen

Press Rilis Bimtek Online Proses dan Bimbingan Penyusunan Undang-Undang (Legislative Drafting) bagi Profesional Dosen

Bimtek-PUU-UPNVJ

Bimtek Online Proses dan Bimbingan Penyusunan Undang-Undang (Legislative Drafting) Bagi Profesional dan Dosen yang diselenggrakan oleh Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta pada tanggal 18 – 19 Mei 2020 live dari Gedung DPR-RI melalui ZOOM dan Youtube. Webinar ini menghadirkan  Dr. Azis Syamsuddin, S.H., M.H (Wakil Ketua DPR-RI) dan Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. sebagai narasumber.

Acara bimtek diawali kata pengantar oleh moderator Heru Suyanto S.H., M.H., kemudian dilanjutkan oleh sambutan Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta Dr. Abdul Halim, M.Ag, dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada keluarga besar DPR-RI khususnya kepada Bapak Wakil Ketua DPR-RI atas kesempatan berharga yang diberikan bagi Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Selanjutnya sambutan dari Rektor UPN Veteran Jakarta Dr. Ernawati Herawati, Ak, CPMA, CA, Rektor menyampaikan penghargaan yang setinggi-tinggi nya kepada Bapak Wakil Ketua DPR-RI, yang telah memberikan waktu ditengah kesibukkan apalagi disituasi covid-19 dan Rektor juga berpesan mari kita memaksimalkan seluruh keahlian untuk mengantisipasi masa setelah covid-19.

Bimtek-PUU-FHUPNVJ

Rangkaian acara di hari pertama, penyampaian materi oleh narasumber Bapak Dr. Azis Syamsuddin, S.H., M.H., yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam dan dilanjutkan dengan tanya jawab dari para peserta. Acara berlangsung kurang lebih 3 jam untuk sesi di hari pertama.

Di hari kedua, acara langsung dibuka oleh moderator Dwi Aryanti, S.H., M.H., dengan narasumber kedua Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., sama dengan hari pertama narasumber menyampaikan materi, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.

Bimtek-PUU-FHUPNVJ

Bimtek yang berlangsung selama 2 hari ini mendapat antusias yang banyak yaitu kurang lebih 1000 peserta yang mengikuti dari seluruh Indonesia yang terdiri dari mahasiswa, akademisi dan profesional. Kepada yang belum sempat mengikuti secara live dapat melihat siaran ulang di link berikut : https://youtu.be/omp8-Ftt2Ng dan https://youtu.be/jMECscR73CQ , serta dapat mendownload materi di https://bit.ly/materiwebinarpuu dan sertifikat https://bit.ly/sertifikatwebinaruu.

Webinar Series #1 : KONTROVERSI PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020 DARI ASPEK HUKUM: KETATANEGARAAN, BISNIS, KESEHATAN DAN PIDANA

Webinar Series #1 : KONTROVERSI PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2020 DARI ASPEK HUKUM: KETATANEGARAAN, BISNIS, KESEHATAN DAN PIDANA

Webinar #1 HIMMAH UPNVJ

Kebijakan pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, telah menimbulkan perdebatan publik. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dianggap banyak pihak mengandung permasalahan dari konsep, ide, gagasan dan pemikiran.

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, menyelenggarakan webinar dengan Tema Kontroversi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Dari Aspek Hukum: Ketatanegaraan, Bisnis, Kesehatan Dan Pidana, guna menjawab problematika perppu dimaksud. Webinar dilakukan melalui aplikasi online (zoom cloud meeting) pada Jumat, 8 Mei 2020 pukul 13.40 WIB.

Dekan FH UPNVJ - Webinar FH

Pelaksanaan Webinar dibuka diawali dengan sambutan Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta Dr. Abdul Halim, M.Ag, CM. Dalam sambutannya Dekan FH UPNVJ menyampaikan, webinar ini dilaksanakan dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum UPNVJ yang ke 20. Tema yang dibawakan dalam webinar ini sangat menarik diharapkan diskusi akan berlangsung secara interaktif dan produktif sehingga bisa menghasilkan suatu rekomendasi dan pemikiran secara komprehensif demi tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia.

Rektor UPNVJ

Webinar dibuka langsung oleh Rektor UPN Veteran Jakarta Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA.. Dalam arahannya Rektor menyampaikan, melalui pelaksanaan webinar ini dilakukan kajian secara objektif untuk memberikan rekomendasi kepada lembaga berwenang yang menerbitkan Perppu atau yang bertanggung jawab menerbitkan Perppu. Dalam proses ketatanegaraan harus memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan memperhatikan prinsip-prinsip good goverment dan good governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independent dan fairness.

Setelah arahan sekaligus pembukaan dari Rektor UPNVJ, webinar dilanjutkan dengan pemaparan dari KH. Dr. Muhammad Idris, M.A. yang juga Walikota Depok sebagai Keynote Speaker. Diterbitkan Perppu No. 1 Tahun 2020 merupakan suatu kepastian hukum dan perlindungan bagi pejabat pemerintah dalam pengambilan kebijakan terkait dengan penangan pendemik covid 19 terutama dalam hal melakukan percepatan refocusing anggaran termasuk penyedian jaring pengaman sosial sebagai dampak Covid- 19 bagi individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial.

Webinar menghadirkan tiga Narasumber Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H. yang juga Guru Besar Hukum Pidana UPN Veteran Jakarta. Dr. Gunawan Widjaja, S.H., S. Farm., M.H., M.M., M.K.M. M.A.R.S., Apt., ACIArb., MSIArb (Dosen Magister Hukum UPN Veteran Jakarta, Dekan FH Untag 45 Jakarta, yang juga Ahli Hukum Kesehatan dan Hukum Bisnis. Pembicara ketiga Dr. Refly Harun, S.H., M.H., Ahli Hukum Tata Negara yang juga Dosen Universitas Tarumanegara. Bertindak selaku moderator adalah Abdul Mukti, S.H. Mahasiswa Program Magister FH UPNVJ yang sehari-hari juga bekerja sebagai staf Komisi Yudisial RI.

Refly Harun - Webinar FHUPNVJ

Perppu No. 1 Tahun 2020 merupakan rangkaian peraturan yang terkait masalah kebijakan keuangan negara, stabilitas sistem keuangan, penanganan pandemi Covid-19 dan ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan, demikian penjelasan Dr. Gunawan Widjaja sebagai pembicara pertama webinar. Latar belakang lahirnya Perppu ini karena adanya pandemik covid 19 yang membawa pengaruh terhadap Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Penurunan Penerimaan Negara, Peningkatan Belanja Negara Dan Pembiayaan, Pemburukan Sistem Keuangan Maka perlunya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional berupa belanja untuk kesehatan, jariung pengaman sosial, pemulihan perekonomian dan mitigasi. Untuk pemulihan keadaan maka perlu dilakukan relaksasi pelaksanaan APBN. Terkait penanganan pendemik covid 19 dan ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan, pemerintah melakukan perubahan regulasi diantaranya regulasi APBN dan Perpajakan, bank Indonesia, OJK dan ketenagakerjaan.

 

Pembicara kedua Prof.Dr. Bambang Waluyo, melanjutkan permasalahan dalam Perppu No 1 Tahun 2020 adalah pertama, masalah judicial review yaitu substansi dari perppu yaitu pasal 27 yang mengakibatkan kekebalan hukum, hak impunitas, bertentangan dengan equality before the law, melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang. Dalam pembahasan, nama Perppu lebih tepat Kebijakan progresif penanganan pandemik covid 19. Sedangkan terkait dengan kebijakan keuangan negara menjadi substansi bab 2 atau pasal-pasal. Dalam keadaan kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan Perppu sesuai dengan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009. Dalam substansi yang mengandung kontroversi dikuatirkan mendorong pihak-pihak tertentu dalam melakukan pekerjaannya tidak hati-hati, tidak patut, tidak taat SOP dan tidak wajar. Dalam perspektif Hukum pidana, Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3), dengan memberikan impunitas membuat orang-orang/pejabat dalam Perppu menjadi kebal hukum sehingga dikhwatirkan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dengan dalih melindungi pelaksana memuat logika yang keliru. Hal ini bertentangan dengan UU PTP Korupsi atau per UUan lain.

 

Pembicara ketiga Dr. Refly Harun menyampaikan Perppu didasarkan sesuai dengan UUD 1945 Pasal 22 ayat (1) menyebutkan, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Demikian disampaikan Dr. Refly Harun. Tidak ada dasar atau parameter Perppu bisa dikeluarkan tapi kemudian MK mengeluarkan parameter tetapi loss juga yaitu Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 pada 8 Februari 2010 yang menyatakan Perppu bisa dikeluarkan pertama, ada keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; ketiga, adanya kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Keberadaan Perppu No. 1 Tahun 2020 dinilai berpotensi melindungi pejabat yang lalai dalam bekerja hingga mengakibatkan kerugian negara. Keberadaan pasal kebal hukum tersebut telah melanggar prinsip-prinsip negara hukum.

Seluruh masyarakat berharap penanganan pandemik covid 19, perlu upaya dan penanganan profesional, berintegrasi, dan disiplin tinggi, untuk menghindari kegiatan-kegiatan dan dampak negatif yaitu merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Perlu dilakukan pengawasan secara maksimal terhadap pelaksanaan Perppu No 1 Tahun 2020 dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pengaturan hak imunitas dan impunitas di dalam Perppu tidak perlu dimunculkan karena dapat mendorong adanya niat tidak baik bagi pelaksananya. Perlu pengawasan penggunaan anggaran dan penegakan hukum yang profesional dan berintegritas.

Ketua Himpunan Mahasiswa Magister Hukum UPN Veteran Jakarta (HIMMAH) dr. Sobari, M.A.R.S., menyampaikan pelaksanaan webinar series #1 ini merupakan program perdana dari HIMMAH. Ketua Panitia Webinar series #1 dr. Melissa Efiyanti, M.A.R.S, berharap kegiatan webinar ini memberikan manfaat bagi publik khususnya dalam memberikan pemahaman terkait Perppu No 1 Tahun 2020. Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LLM selaku Ketua Program Studi Magister Hukum UPNVJ, mengapreasiasi program webinar sebagai kegiatan yang membangun nuansa akademik di Perguruan Tinggi, terlebih menanggapi isu-isu hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Acara webinar ditutup pada pukul 16.30 WIB dan diikuti oleh lebih kurang 500 peserta yang terdiri dari berbagai kalangan: aparat penegak hukum, akademisi, praktisi, mahasiswa dan masyarakat umum, dari seluruh Indonesia.

WhatsApp Image 2020-05-08 at 23.59.25 (1)