• Pilih Bahasa :
  • indonesian
  • english

Kalendar Kegiatan

SEMINAR NASIONAL QUO VADIS KORUPSI DALAM RANCANGAN KUHP
Diterbitkan oleh Rika Aprilina, Am.Kom pada Kamis, 21 April 2016

demokpk3.jpg

Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) pada awal tahun 2013 kembali menyerahkan Rancangan KUHP (RKUHP) dan KUHAP (RKUHAP) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Saat itu seluruh fraksi di DPR menyetujui untuk membahas kedua RUU tersebut, dan kemudian Komisi III membentuk Panitia Kerja (Panja) yang beranggotakan 26 orang dari berbagai fraksi. Sebagai catatan, RKUHP sebetulnya telah menjadi agenda untuk dibahas di DPR sejak tahun 2005, namun selalu gagal. Rancangan ini kembali masuk Dalam Prolegnas 2009-2014 dan RUU tersebut tetap masuk sebagai RUU prioritas yang akan dibahas. 
Namun, Penyerahan RKUHP ke DPR pada awal tahun 2013 memicu kembali perdebatan di publik. Pertama, terkait dengan substansi pengaturannya yang masih bermasalah, sejumlah lembaga meminta penarikan, penundaan, atau perbaikan. Kedua, substansi RKUHP yang sangat banyak (terdiri dari 766 Pasal), ditengarai akan sulit dibahas oleh DPR mengingat jangka waktu yang terbatas. Jika tetap dibahas, dikhawatirkan akan menghasilkan UU yang tidak cukup berkualitas. Tahun 2014 merupakan tahun politik, dan dikhawatirkan DPR tidak akan bekerja dengan maksimal. Seperti diduga, akhirnya pembahasan berhenti di tengah jalan karena adanya sejumlah pandangan untuk menarik atau menunda pembahasan hingga terpilihnya anggota DPR baru. 
Di tahun 2015, Pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali menyatakan bahwa RKUHP merupakan RUU prioritas dalam pembahasan Pemerintah dan DPR pada Prolegnas 2015. Saat Ini Kementerian Hukum dan HAM terutam Dirjen PP, telah melakukan upaya perbaikan atas naskah RKUHP (2012) tersebut berdasarkan masukan dari publik. Rencananya setelah beberapa kali perbaikan, harmonisasi dan konsultasi publik, RUU tersebut akan segera diajukan untuk dibahas dengan DPR. 
Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN), Profesor J.E. Sahetapy meminta pemerintah bersama DPR RI mengeluarkan delik korupsi dalam RKUHP. Sebab, korupsi sebagai kejahatan luar biasa sekarang ini hanya mampu diberantas melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara kelembagaan, dengan senjatanya yang bersifat khusus, yakni UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Menurut Sahetapy, jikalau delik korupsi tetap dipaksakan untuk  masuk dalam  RKUHP, ia mempertanyakan apakah memang saat ini lembaga kepolisian dan kejaksaan sudah dapat dipercaya? Jadi, menurutnya KPK harus diberi kesempatan untuk bekerja. “Saya mengajak kepada segenap bangsa untuk kembali mengigat sejarah, bahwa dibentuknya KPK oleh karena kepolisian dan kejaksaan sudah tidak dipercaya dalam memberantas korupsi,” jelas Sahetapy.
     Adapun terkait dengan semangat pemerintah bersama DPR untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi di bidang hukum pidana, Sahetapy menyatakan bahwa niat itu sah-sah saja. Namun, bukan berarti seluruh tindak pidana disusun dalam satu buku. Berikut kutipan pendapat, J.E. Sahetapy:“bahwa  kodifikasi tidak boleh  diartikan seluruh tindak pidana, harus disusun dalam satu buku. Artinya, RKUHP harus dilakukan melalui proses pengkajian yang kritis. Dengan demikian, delik korupsi tidak layak dimasukan dalam RKUHP. Supaya tidak salah paham, kodifikasi adalah menghimpun semua peraturan yang ada dalam satu buku. Tapi itu tidak berarti tidak boleh ada peraturan di luar buku itu. Itu yang saya kira ada kesalahpahaman. Kodifikasi bisa saja dilakukan, tapi itu tidak berarti tidak boleh ada peraturan lain di luar kodifikasi,”  
Atas dasar pendapatnya, Sahetapy berpandangan, bahwa sikap KPK maupun lembaga-lembaga penegak hukum lain yang merasa dirugikan akan keberadaan RKUHP sangat beralasan. Khusus KPK, menurutnya, dengan dimasukkannya delik
 korupsi dalam KUHP, maka tinggal menunggu hari saja nasib KPK. “Jika delik korupsi dimasukkan dalam RKUHP, maka pertanyaan saya, apakah KPK yang ada sekarang ini nanti dibubarkan atau tidak? Kalau tidak bagaimana dengan hukum acaranya?,” tanya Sahetapy.  Sahetapy lalu menjelaskan bahwa RKUHP terdiri dari dua buku. Buku kesatu mengatur ketentuan umum, buku kedua mengatur tindak pidana.Secara keseluruhan di dalamnya terdapat 766 pasal.  Sahetapy menghimbau agar di dalam KUHP perlu dibicarakan betul-betul buku satu, karena di situlah pembahasannya.
          Pendapat berbeda dikemukakan oleh Luhut M.P. Pangaribuan seorang akademisi UI. Menurutnya, eksistensi KPK tidak terancam jika nantinya RKUHP diundangkan. Luhut memberikan alasan, bahwa 15 pasal korupsi yang terdapat dalam RKUHP hanya mengatur substansi, tidak menyentuh penegakan hukumnya. Luhut juga berpendapat bahwa RKUHP bukan melemahkan pemberantasan korupsi, tetapi kodifikasi semua tindak pidana yang jumlahnya ada sembilan. “Menutut saya, ini adalah produk nasional hukum yang konsepnya baik, yaitu; demokratisasi, konsolidasi hukum pidana, adaptasi dan harmonisasi.
Luhut menyatakan, kritik keras dari KPK yang menolak delik korupsi masuk dalam RKUHP lebih karena perasaan emosi bahkan terkesan memonopoli kebenaran. Padahal, sebenarnya hiruk-pikuk pemberantasan korupsi sekarang, lebih dikarenakan isu politisasinya daripada penegakan hukum. “Saya tidak setuju dengan sikap KPK yang menolak keberadaan RKUHP,” jelasnya.
Berdasarkan pada rencana pembahasan Korupsi dalam RKUHP tersebut, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta memandang perlu untuk memberikan catatan dan rekomendasi atas Korupsi RUU KUHP tersebut. Untuk itu, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berencana mengadakan seminar nasional bertajuk “QUO VADIS KORUPSI DALAM RANCANGAN KUHP”

Detail Kegiatan
  • Kapan : Senin, 25 April 2016 09:00 - 13:30
  • Dimana :Ruang Auditorium Rektorat Lantai IV UPN “Veteran” Jakarta, Jl. R.S Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan
  • Informasi Kontak :Telp : 021 - 7656971 Email : fakultashukumupnvj@gmail.com
  • Pembicara :Kombes Pol. Dr. Warbun,S.H,MH (POLRI) Prof.Zainudin Ali (Guru Besar FH UPN Veteran Jakarta) Aradila Caesar (ICW)

Newsletter

Daftar sekarang untuk menerima berita terkini, lowongan kerja, dan informasi lainnya.

Follow Us On

f